Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai salah satu pilar pencapaian Visi Indonesia 2045 sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan menjadi salah satu kekuatan besar ekonomi dunia, Indonesia memerlukan adanya pertumbuhan ekonomi dalam setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan banyak sumber daya pemasukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan pembangunan guna menunjang pertumbuhan ekonomi termasuk investasi dari masyarakat dan swasta guna menutup kesenjangan (gap) antara kebutuhan pembangunan dengan kapasitas fiskal Pemerintah yang terindikasi belum memadai.

Salah satu langkah yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah membuka kesempatan keterlibatan investor dari luar negeri dalam pemenuhan pembiayaan pembangunan nasional, khususnya melalui penanaman modal asing (Foreign Direct Investment/FDl). Pemerintah telah berupaya melakukan perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha untuk meningkatkan FDI yang masuk ke Indonesia dengan membentuk suatu lembaga yang mampu menjadi mitra strategis bagi investor asing, yang memiliki landasan yang kuat secara hukum dan kelembagaan, serta menerapkan praktik dan standar internasional, yang dapat menjadi perantara bagi para investor dalam menempatkan investasi atau FDI di Indonesia.

Sejalan dengan kondisi dan tantangan di atas, serta untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati untuk membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) melalui disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Lembaga Pengelola Investasi (LPI) merupakan lembaga sui generis pengelola investasi pemerintah. Pembentukan LPI dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Untuk merealisasikan fungsi dan tujuan tersebut, LPI memiliki karakteristik khusus yang dapat menjadikan lembaga ini memiliki fleksibilitas dan profesionalitas dalam peningkatan nilai investasi, serta sebagai mitra strategis bagi investor asing.

Sebagai bagian dari ketetapan anyar yang muncul dalam rangkaian aturan Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah mengeluarkan beberapa aturan turunan mengenai Lembaga Pengelola Investasi. Aturan turunan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi yang mulai berlaku sejak 15 Desember 2020 lalu. Untuk menyempurnakan aturan mengenai Lembaga Pengelola Investasi, khususnya dalam bidang perpajakan, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 pada tanggal 2 Februari 2021.

Aturan ini disusun berdasarkan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Aturan ini disusun dalam rangka mendukung LPI untuk tumbuh dan mandiri serta menarik minat investor asing untuk bekerja sama dengan LPI guna menanamkan modalnya di Indonesia, pada awal pembentukan LPI, masa kepemilikan dan masa kerja sama berakhir diperlukan pengaturan mengenai perlakuan perpajakan dan/atau insentif perpajakan bagi LPI, mitra investasi dan kuasa kelola dengan tetap melaksanakan prinsip tata kelola perpajakan yang adil dan transparan.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 mengatur perlakuan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas LPI dan/atau entitas yang dimilikinya termasuk pihak ketiga yang bertransaksi dengan LPI dan/atau entitas yang dimilikinya.

Subjek Pajak
Lembaga Pengelola Investasi (LPI) merupakan Subjek Pajak Badan Dalam Negeri sedangkan Entitas yang dimiliki LPI dan pihak ketiga (meliputi mitra investasi, manajer investasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan atau Lembaga Pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri) dapat merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri atau Subjek Pajak Luar Negeri. Subjek Pajak Dalam Negeri wajib mendaftarkan diri ke KPP dan memiliki NPWP serta melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP. Seluruh Subjek Pajak, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri wajib melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Objek Pajak

  • Penghasilan bunga dari obligasi yang berasal dari dalam negeri (Objek Pajak Penghasilan)
  • Perolehan harta berupa tanah dan/atau bangunan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal bagi LPI dan/atau entitas yang dimilikinya (Objek BPHTB)
  • Penghasilan berupa dividen yang berasal dari pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor atau nilai investasi awal yang diterima oleh pihak ketiga berupa SPLN yang melakukan kerja sama dengan LPI bersifat langsung dan Badan DN yang tidak menginvestasikan atau tidak menggunakan penghasilan itu untuk mendukung kebutuhan bisnis lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sejak penghasilan berupa dividen karena likuidasi diterima atau diperoleh (Objek Pajak Penghasilan Final dengan tarif 7,5% atau sesuai tarif P3B)
  • Penghasilan berupa dividen lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima oleh pihak ketiga berupa SPLN yang melakukan kerja sama dengan LPI secara langsung, dan entitas atau bentuk kerja sama merupakan subjek pajak Badan DN (Objek Pajak Penghasilan Final dengan tarif 7,5% atau sesuai tarif P3B)

PPh final tersebut diatas dipotong oleh entitas atau bentuk kerja sama LPI dengan pihak ketiga dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu. Pemotongan PPh dilakukan dengan membuat bukti potong sesuai Lampiran PP Nomor 49 Tahun 2021 (halaman 20) dan wajib dilaporkan pada SPT Masa PPh

Dikecualikan dari Objek Pajak

  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa bunga dari pinjaman kepada entitas yang dimiliki LPI atau perusahaan patungan (Pengecualian pemotongan atau pemungutan PPh dilakukan tanpa surat keterangan bebas pemotongan atau pemungutan PPh)
  • Penghasilan berupa dividen yang berasal dari pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor atau nilai investasi awal yang diterima oleh pihak ketiga berupa SPDN.
  • Penghasilan berupa dividen lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima oleh pihak ketiga berupa SPDN.

Bukan Objek Pajak
Penghasilan berupa dividen yang berasal dari pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor atau nilai investasi awal yang diterima oleh pihak ketiga berupa SPLN yang melakukan kerja sama dengan LPI bersifat langsung dan Badan DN yang menginvestasikan atau menggunakan penghasilan itu untuk mendukung kebutuhan bisnis lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penghasilan berupa dividen karena likuidasi diterima atau diperoleh

Pengurang Penghasilan Bruto LPI

  • Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, merupakan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh LPI.
  • Pembentukan Cadangan Wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh LPI dengan syarat sebesar cadangan wajib yang dibentuk tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan dan hanya diperbolehkan sampai dengan tahun pajak saat pertama kali, tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi antara Cadangan wajib LPI mencapai 50% dari modal LPI dan pembagian dividen atau bagian laba kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal bagi LPI dan/atau entitas yang dimilikinya.

Dikecualikan dari Pengurang Penghasilan Bruto LPI
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan berupa dividen yang berasal dari pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor atau nilai investasi awal yang diterima oleh pihak ketiga dan penghasilan berupa dividen lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh pihak ketiga.

Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sesungguhnya menuai berbagai pro dan kontra dari masyarakat. Salah satu pandangan ekonom indef yaitu Bhima Yudhistira yang terdapat dalam laman berita nasional.kontan.co.id menuturkan bahwa pembentukan Lembaga Pengelola Investasi di tengah situasi negara yang mengalami pelebaran defisit anggaran tidak tepat dan sebaiknya Pemerintah fokus pada penurunan ICOR (Incremental Capital-Output Ratio) dibandingkan membentuk lembaga baru. Lembaga Pengelola Investasi dinilai memiliki celah untuk merugikan keuangan negara dalam jangka panjang apabila nilai aset negara menurun karena salah kelola dan berisiko tinggi karena dapat mengakibatkan penyitaan aset apabila terjadi gagal bayar [5].

Terlepas dari pro dan kontra terkait dibentuknya Lembaga Pengawas Investasi (LPI), Jajaran Dewan Pengawas LPI telah dilantik oleh Presiden pada 27 Januari 2021 lalu melalui Keppres No.6/P/2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi. Pengangkatan Dewan Pengawas LPI merupakan bukti yang meyakinkan bahwa LPI benar dibentuk sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Diharapkan tujuan pembentukan LPI dapat terwujud dan lebih jauh lagi dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

Referensi:
[1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
[2] PP Nomor 49 Tahun 2021
[3] PP Nomor 73 Tahun 2020
[4] PP Nomor 74 Tahun 2020
[5] Suryanto, Venny. 2020. Ekonom Indef: Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi Tidak Tepat. https://nasional.kontan.co.id/news/ekonom-indef-pembentukan-lembaga-pengelola-investasi-tidak-tepat.

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Tiga bulan sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan mulai berlaku, Pemerintah mengesahkan 49 aturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja setelah sebelumnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi pada tahun 2020. Sebanyak 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden disahkan pada tanggal 2 Februari 2021. Pengesahan aturan ini sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan mulai berlakunya Undang-Undang.

Rincian aturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dapat anda lihat disini.

Aturan pelaksanaan atau biasa disebut juga sebagai aturan turunan mengenai kluster Perpajakan disahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah ini terdiri dari tujuh BAB ketentuan dan 10 Pasal. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ini memperbarui beberapa ketentuan Peraturan terkait Perpajakan yang telah ditetapkan sebelumnya, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan stdd Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.

Perubahan yang terdapat pada peraturan ini ditetapkan sebagai penyesuaian perubahan dalam aturan Undang-Undang Cipta Kerja. Perlakuan perpajakan dan penyesuaian pengaturan masing-masing Undang-Undang Perpajakan dibagi dalam masing-masing Bab Peraturan Pemerintah ini, dengan rincian:

  1. Bab II mengenai Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Di Bidang Pajak Penghasilan (khususnya mengenai bunga obligasi);
  2. Bab III mengenai Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan untuk Kemudahan Berusaha Mengenai Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan;
  3. Bab IV mengenai Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Pertambahan Nilai untuk Kemudahan Berusaha;
  4. Bab V Penyesuaian Pengaturan di Bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk Kemudahan Berusaha.

Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Di Bidang Pajak Penghasilan

Terdapat penurunan tarif atas penghasilan Bunga Obligasi yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri selain Badan Usaha Tetap sebagaimana Pasal 26 ayat (1b) UU PPh menjadi 10% atau sesuai tarif P3B, dari yang sebelumnya ditetapkan sebesar 20%. Pemotongan PPh dilakukan oleh Penerbit Obligasi atau Kustodian, Perusahaan Efek, Dealer, atau Bank (selaku pedagang perantara atau pembeli). Aturan ini mulai berlaku setelah 6 bulan terhitung sejak pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini, atau mulai berlaku sejak 2 Agustus 2021. Penghasilan bunga obligasi yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap sampai 6 bulan kedepan sejak 2 Februari 2021 mengikuti aturan PP Nomor 16 Tahun 2009 (Pasal 7 PP Nomor 9 Tahun 2021).

Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan untuk Kemudahan Berusaha Mengenai Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

Ketentuan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Ketentuan yang diubah diantaranya pada
– Pasal 1
Memperbarui Undang-Undang Perpajakan terakhir menjadi Undang-Undang Cipta Kerja.

– Menambahkan Pasal 2A
Memperbarui aturan mengenai pengecualian dividen dan penghasilan lain dari Objek Pajak Penghasilan.
Dividen yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan adalah dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Dalam Negeri yang dibagikan berdasarkan RUPS atau dividen interim sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan sepanjang memenuhi ketentuan investasi dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a Undang-Undang Pajak Penghasilan (untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri).
Penghasilan lain yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri dan penghasilan aktif dari luar negeri tidak melalui BUT.

Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Pertambahan Nilai untuk Kemudahan Berusaha

Ketentuan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Ketentuan yang diubah diantaranya pada
– Pasal 1
Memperbarui Undang-Undang Perpajakan terakhir menjadi Undang-Undang Cipta Kerja serta menambahkan definisi Daerah Pabean, Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

– Menambahkan Pasal 5A
Menjelaskan Pasal 1A ayat (2) huruf d Undang-Undang PPN mengenai Pengalihan Barang Kena Pajak untuk penyetoran modal pengganti saham meliputi pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal kepada badan.

– Menghapus Pasal 16
Menghapus penjelasan mengenai pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan/impor barang untuk PKP yang belum berproduksi.

– Pasal 17

  • Menambahkan keterangan wilayah yaitu “di dalam Daerah Pabean” untuk kriteria terutangnya PPN dan PPnBM.
  • Penjelasan mengenai penyerahan oleh pemilik barang atau yang disebut consignor kepada penerima barang atau yang disebut consignee secara konsinyasi (Pasal 17 ayat (3) huruf a)
  • Tambahan keterangan pengalihan barang yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1A ayat (2) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau perubahan bentuk usaha yaitu “pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A” (Pasal 17 ayat (3) huruf e)
  • Tambahan kriteria kejadian yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1A ayat (2) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau perubahan bentuk usaha yaitu “disepakati atau ditetapkannya pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A yang tertuang dalam perjanjian pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham; atau ditandatanganinya akta mengenai pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A oleh notaris.” (Pasal 17 ayat (3) huruf e)

– Menambahkan Pasal 17A
Menjelaskan mengenai saat penyerahan BKP Berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak yang dilakukan secara konsinyasi, bagi consignor, terjadi pada saat harga atas penyerahan Barang Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak consignor, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten, yaitu yang terjadi pada saat

  • diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli;
  • diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antarcabang;
  • diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau
  • harga atas penyerahan BKP Berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak consignee, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.

– Pasal 19

  • Mengubah frasa “Faktur Pajak wajib diterbitkan oleh PKP” menjadi “Faktur Pajak wajib dibuat oleh PKP”.
  • Menghapus Pasal 19 ayat (2) mengenai Ketentuan kewajiban penerbitan Faktur Pajak tidak berlaku untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

– Menambahkan Pasal 19A
Menjelaskan mengenai keharusan pencantuman keterangan tentang Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak pada Faktur Pajak, yang meliputi:

  • nama, alamat dan NPWP yang menyerahkan BKP dan JKP
  • nama, alamat dan NPWP bagi Wajib Pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah
  • nama, alamat dan NPWP atau NIK bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi
  • nama, alamat dan nomor paspor bagi Subjek Pajak Luar Negeri Orang Pribadi
  • nama dan alamat bagi Subjek Pajak Luar Negeri Badan atau bukan merupakan Subjek Pajak
  • jenis barang atau jasa, jumlah harga, potongan harga
  • PPN yg dipungut
  • PPnBM yg dipungut
  • kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
  • nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

PKP selain PKP pedagang eceran yang membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli BKP dan/atau JKP sampai 30 hari kedepan tidak dikenai sanksi admin (Pasal 8 PP Nomor 9 Tahun 2021)

– Pasal 20

  • Mengganti isi dari ketentuan yang sebelumnya mengatur tentang pedagang eceran yang tidak perlu diberikan Surat Tagihan Pajak apabila membuat faktur yang tidak lengkap, menjadi definisi atau keterangan yang termasuk PKP pedagang eceran.
  • Menghapus Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3)

Penyesuaian Pengaturan di Bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk Kemudahan Berusaha

Ketentuan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Ketentuan yang diubah diantaranya pada
– Pasal 1
Memperbarui Undang-Undang Perpajakan terakhir menjadi Undang-Undang Cipta Kerja serta menghilangkan tahun di Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu tahun 1984 menjadi hanya Undang-Undang Pajak Penghasilan.

– Pasal 7

  • Menambahkan keterangan “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” pada ketentuan mengenai pengungkapan dengan kemauan sendiri melalui pernyataan tertulis atas ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak.
  • Menghilangkan syarat “dalam Format SPT” pada lampiran pernyataan tertulis berupa penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
  • Menurunkan sanksi administrasi berupa denda atas kekurangan pembayaran jumlah pajak yang seharusnya terutang dari 150% menjadi 100%.
  • Menambah Pasal 7 ayat (2a) mengenai keterangan bahwa pembayaran jumlah pajak yang seharusnya terutang adalah pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

– Pasal 8

  • Memperjelas keterangan “Undang-Undang” menjadi “Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”
  • Mengubah sanksi administrasi berupa bunga yang awalnya sebesar 50% menjadi sesuai Pasal 8 ayat (5) KUP yaitu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
  • Penjelasan mengenai SSP atas sanksi administratif karena pengungkapan sendiri ketidakbenaran pengisian SPT dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dari SKP yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan. (Pasal 8 ayat (6)
  • Menghapus Pasal 8 ayat (7) mengenai pengungkapan ketidakbenaran SPT dilakukan untuk SPT Masa PPN, PM atas perolehan BKP atau JKP yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak

– Menambahkan Pasal 10A
Menjelaskan mengenai kewajiban pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan serta pengecualian pembukuan namun wajib pencatatan bagi Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam menghitung penghasilan neto, Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

– Pasal 12

  • Memperjelas keterangan “Undang-Undang” menjadi “Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”
  • Menghapus kriteria Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diselesaikan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang (Pasal 12 ayat (2) huruf b)
  • Memperjelas alasan penangguhan pemeriksaan menjadi “Penyidikan dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau tersangka meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” (Pasal 12 ayat (3) huruf c)
  • Memperjelas alasan penangguhan pemeriksaan karena putusan pengadilan menjadi “putusan pengadilan harus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum” (Pasal 12 ayat (3) huruf d)
  • Menghapus Pasal 12 ayat (3) huruf b tentang Pemeriksaan yang ditangguhkan dihentikan karena Pemeriksaan Bukper diselesaikan dengan dikeluarkannya SKPKB
  • Menambah dua kriteria penghentian pemeriksaan yang ditangguhkan yaitu karena daluwarsa penyidikan dan Salinan putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah memiliki hukum tetap telah diterima oleh DJP (Pasal 12 ayat (4) huruf c dan d)
  • Menambah Pasal 12 ayat (4a) mengenai keterangan “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan atau hasil penyidikan.”

– Pasal 14

  • Menghapus ketentuan pengenaan SKPKB karena hasil verifikasi
  • Menambah beberapa rincian penerbitan SKPKB berdasarkan:
    a.Pajak yang terutang dan kurang bayar
    b.SPT tidak disampaikan setelah ditegur secara tertulis
    c.PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasi atau seharusnya tidak dikenai tarif 0%
    d.Kewajiban sebagaimana Pasal 28 atau 29 KUP tidak dipenuhi
    e.Diberikan NPWP atau dikukuhkan PKP secara jabatan
    f.PKP tidak melakukan penyerahan BKP JKP ekspor BKP JKP tetapi telah diberikan pengembalian PM
  • Menghapus Pasal 14 ayat (2) mengenai penjelasan keterangan lain dalam hasil verifikasi
  • Menghapus Pasal 14 ayat (3) mengenai penerbitan SKPKB oleh DJP berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

– Pasal 15

  • Menambah kriteria penerbitan SKPKBT oleh DJP apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ulang terhadap data baru mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang dan keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri (Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b)
  • Menghapus aturan penerbitan SKPKBT oleh DJP yang berkaitan dengan verifikasi.

– Pasal 16
Menghapus Pasal 16 ayat (2) mengenai pengenaan sanksi administarif berupa bunga sebesar 48% atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKBT yang diterbitkan setelah jangka waktu 5 terlampaui sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak

– Pasal 20
Menghapuskan verifikasi dan pemeriksaan bukti permulaan

– Pasal 24
Menghilangkan keterangan pengecualian terhadap WP yang dipidana karena melakukan tindak pidana pada penerbitan SKP atau STP dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhir masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Menghilangkan kecuali terhadap WP yang dipidana karena melakukan tindak pidana

– Menghapus Pasal 29
Menghapus ketentuan mengenai tidak dikenakannya sanksi pidana atas kealpaan terkait SPT yang pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak

– Menghapus Pasal 43
Menghapus ketentuan mengenai imbalan bunga atas terkabulnya sebagian atau seluruh pengajuan keberatan, permohonan banding, permohonan peninjauan kembali atas SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak serta SK Pembatalan Ketetapan Pajak.

– Menghapus Pasal 44
Menghapus ketentuan mengenai imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak akibat tidak disetujuinya seluruh SKPKB dan tidak disetujuinya SKPN oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan atas SPT Lebih Bayar

– Menghapus Pasal 45
Menghapus ketentuan mengenai imbalan bunga pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas terkabulnya sebagian atau seluruh Permohonan Peninjauan Kembali.

– Menambahkan Pasal 45A

  • Mengganti tarif imbalan bunga menjadi berdasarkan tarif per bulan yang ditetapkan PMK
  • Menghapus imbalan bunga untuk SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak atau SK Pembatalan Ketetapan pajak
  • Menentukan pelaksanaan pemberian imbalan bunga
  • Dalam hal mengajukan keberatan, imbalan bunga diberikan apabila terhadap SK Keberatan tidak diajukan banding ke Pengadilan Pajak
  • Mengganti ketentuan mengenai putusan banding yang diberikan imbalan bunganya apabila tidak melakukan PK atau permohonan banding yang diajukan PK dan putusan PKnya sudah diterima DJP dari MA menjadi imbalan bunga diberikan apabila WP mengajukan permohonan banding dan terhadap putusan banding telah diterima oleh DJP dari Pengadilan Pajak
    Ketentuan Peralihan mengenai imbalan bunga diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021, yang dirinci sebagai berikut:
  1. Sanksi administratif atas SKP dan STP yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 dan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT yang diajukan sejak tanggal 2 November 2020, yang keduanya dihitung sebelum 2 November 2020, dihitung berdasarkan tarif KMK bulan November 2020.
  2. Pengungkapan ketidakbenaran Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP dan permintaan penghentian penyidikan Pasal 44B menggunakan sanksi administratif sesuai Undang-Undang KUP.
  3. Sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP yang dikenakan melalui STP yang diterbitkan sejak 2 November 2020 sesuai dengan Undang-Undang KUP.
  4. Imbalan bunga yang diberikan berdasarkan ketetapan keputusan atau putusan sejak tanggal 2 November 2020 yang penghitungan imbalan dimulai sebelum tanggal 2 November 2020 menggunakan penghitungan tarif bunga sesuai KMK yang berlaku untuk bulan November 2020.
  5. Pembayaran kembali PM yang belum dilakukan sampai tanggal 2 November 2020 maka diterbitkan SKPKB sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP.
  6. Terhadap imbalan bunga yang tidak seharusnya diberikan dan belum dikembalikan maka diterbitkan STP sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf h UU KUP.

– Pasal 60

  • Memperjelas keterangan “Undang-Undang” menjadi “Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”
  • Menghapus kriteria tindak lanjut pemeriksaan Bukti Permulaan dengan penerbitan SKPKB berdasarkan Pasal 13A Undang-Undang KUP (Pasal 60 ayat (7) huruf c)
  • Menghapus kriteria tindak lanjut pemeriksaan Bukti Permulaan pada huruf e dan menyingkat kriteria tidak ditemukan adanya bukti permulaan apabila meninggal dunia ke huruf d (Pasal 60 ayat (7) huruf e)

– Pasal 62

  • Perubahan besarnya sanksi administratif berupa denda atas pelunasan pajak pada penghentian penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan dari 4 (empat) kali jumlah pajak menjadi 3 (tiga) kali jumlah pajak.
  • Menambah Pasal 62 ayat (2a) mengenai keterangan bahwa sanksi administrasi merupakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara

– Menambah Pasal 63A
Mengatur mengenai tanda tangan elektronik yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik. Tanda tangan tersebut meliputi tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Dalam pelaksanaan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, WP diberikan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sesuai aturan.

– Menambah Pasal 63B
Mengatur mengenai DJP dapat mengeluarkan keputusan atau ketetapan pelaksanaan aturan perundang-undangan pajak dalam bentuk elektronik dan di tanda tangani secara elektronik. Keputusan ini berlaku sama dengan keputusan tertulis dan apabila aturan telah disusun secara elektronik maka tidak dibuat ketetapan tertulis. Tanggal dikirim atau tanggal diterima terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara elektronik merupakan tanggal pengiriman secara elektronik dalam sistem administrasi. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PMK.

 

Referensi:
[1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
[2] PP Nomor 9 Tahun 2021
[3] PP Nomor 94 Tahun 2010
[4] PP Nomor 45 Tahun 2019
[5] PP Nomor 1 Tahun 2012
[6] PP Nomor 74 Tahun 2011
[7] PP Nomor 55 Tahun 2019

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Penandatanganan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 2 November 2020 oleh Presiden Joko Widodo  menandakan berlakunya 186 pasal dalam 1187 halaman isi dan penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja secara bersamaan. Banyaknya aturan yang ditetapkan sekaligus melalui pengesahan satu undang-undang menuntut masyarakat bertindak cermat dalam memahami konsekuensi dari pasal-pasal yang berubah dan bertambah. Pemahaman informasi terbaru atas Undang-Undang Cipta Kerja akan menghindarkan masyarakat dari kesalahan pengambilan keputusan.

Salah satu kluster yang menjadi perhatian adalah kluster perpajakan. Undang-Undang yang mengatur mengenai perpajakan sendiri telah diubah beberapa kali sebelumnya. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, sebanyak 21 Pasal mengalami perubahan, 3 Pasal dihapus, dan 4 Pasal ditambahkan pada keseluruhan 4 Undang-Undang Perpajakan sekaligus, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 113, Undang-Undang Pajak Penghasilan pada Pasal 111, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada Pasal 112, serta Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 114. Kluster Perpajakan sendiri terdapat dalam Bab IV tentang Kemudahan Berusaha bagian ketujuh.

Pelaksanaan dari beberapa aturan perpajakan dalam Undang-Undang ini membutuhkan aturan turunan, seperti Peraturan Menteri Keuangan, yang ditujukan untuk menjelaskan isi Undang-Undang lebih lanjut. Peraturan Menteri Keuangan tersebut direncakan akan dikeluarkan secepatnya.

Tujuan dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja tercantum dalam Pasal 3, yaitu diantaranya untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja; menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, imbalan dan perlakuan yang adil; penyesuaian aspek pengaturan bagi koperasi, UMKM, serta industri nasional; dan penyesuaian berbagai aspek pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Undang-Undang Cipta Kerja dapat memberikan manfaat besar bagi Indonesia. Lalu bagaimana perubahan peraturan perpajakan pada Undang-Undang Cipta Kerja dapat mewujudkan tujuan seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini? Berikut kami rangkum komparasi perbedaan isi Undang-Undang Cipta Kerja kulster perpajakan dengan Undang-Undang Perpajakan yang telah disahkan sebelumnya.

Silahkan download file Komparasi Undang-Undang Cipta Kerja Dengan Undang-Undang Perpajakan di bawah ini:

DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu. Dalam UU Cipta Kerja terdapat klaster perpajakan pada Bab VI bagian ketujuh yang mencakup empat pasal, yaitu Pasal 111,112,113, dan 114. UU yang berisi 15 bab dan 186 pasal ini menciptakan banyak perbedaan pendapat di berbagai aspek termasuk dengan klaster perpajakan. Awalnya klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja ini disebut sebagai klaster siluman karena muncul tiba-tiba. Tetapi Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, menegaskan bahwa klaster perpajakan ini sudah dimasukkan di UU 2/2020 sebelum pengesahan Omnibus Law dilakukan.

Klaster perpajakan ini mencakup empat hal besar. Mengenai UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dibawah ini akan dibahas lebih lanjut mengenai perubahan PPh dalam UU Cipta Kerja ini.
Sebetulnya kebijakan mengenai Omnibus Law perpajakan ini telah masuk dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2020 yang kemudian telah disahkan menjadi UU No.2/2020. Omnibus Law klaster perpajakan yang telah masuk kedalam UU No.2/2020 adalah mengenai penurunan tarif PPh Badan dan pengenaan Pajak Digital.

Pembahasan pertama mengenai perubahan dalam UU PPh yang menjadi sorotan banyak orang yaitu penghapusan pajak dividen. Penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang diperoleh Wajib pajak (WP) orang pribadi atau badan dikecualikan dari pengenaan pajak. Dengan syarat dividen itu diinvestasikan di Indonesia. Hal ini hanya terjadi jika dividen dan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri yang di investasikan di Indonesia kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak.

Terdapat penambahan dalam Pasal 26 tentang PPh pada klaster perpajakan UU Cipta Kerja, yaitu pada ayat (1b) yang menyebutkan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, dapat diturunkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Dalam Pasal 111 juga dilakukan perubahan dalam pengertian subjek pajak orang pribadi dalam dan luar negeri. Bahwa kini subjek pajak dalam negeri termasuk juga warga negara asing dengan beberapa syarat seperti telah bertempat tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu setahun. Perubahan ini juga berlaku untuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri di luar negeri dalam jangka waktu 183 hari selama 12 bulan dan memenuhi beberapa persyaratan seperti tempat tinggal, pusat kegiatan utama, dan tempat menjalankan kegiatan sehari-hari akan dihitung sebagai subjek pajak dalam negeri juga. Yang berarti negara dapat memungut pajak untuk WNI yang menjalankan bisnis mereka di luar negeri agar dapat meningkatkan penerimaan negara.
Pasal ini juga menghapus definisi mengenai BUT yang berbunyi “berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan”. Artinya, platform digital seperti Netflix yang berkantor di luar negeri namun memiliki pendapatan dari Indonesia tetap akan dikenai pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Masih mengenai PPh, terdapat perubahan mengenai pengenaan pajak pada WNA. Dalam Pasal 4 ayat (1a) WNA yang yang telah menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri akan dikenakan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia dalam beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama WNA harus memiliki keahlian tertentu dan yang kedua ini hanya berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri. Tetapi pengecualian pengenaan PPh tidak berlaku bagi WNA yang memanfaatkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara mitra. Semua yang berhubungan dengan kriteria tertentu serta tata cara pengenaan PPh bagi WNA akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Perubahan dalam penetapan PPh ini tidak selalu membawa perubahan yang besar dalam klaster perpajakan di Indonesia. Menurut Ekonom The Prakarsa Cut Nurul Aidha salah satu yang bisa mengurangi penerimaan pajak di Indonesia adalah munculnya peraturan untuk penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% secara bertahap, meskipun tujuannya adalah untuk menaikkan investasi. Menurutnya, akan lebih baik jika pemerintah lebih berfokus pada penegakkan hukum seperti memberantas korupsi untuk meningkatkan investasi. Karena tingkat korupsi yang ada di Indonesia juga tinggi, sehingga membuat citra Indonesia tidak bagus di kancah internasional.

Dalam Omnibus Law ini pemerintah berencana untuk menurunkan tarif PPh Badan pada tahun 2023 menjadi 17%. Latar belakang dari hal ini adalah tentang tarif PPh Badan di Indonesia yang berbeda dengan beberapa negara lain yang mempunyai investasi asing di negara mereka yang cukup tinggi. Contohnya Singapura yang memiliki tarif PPh Badan sebesar 17%. Sehingga dengan adanya pengurangan pajak bisa muncul ‘tax competition’ yang hadir untuk menarik para investor asing di Indonesia.

Menurut ulasan dari dosen Universitas Indonesia, Faisal Basri mengungkapkan bahwa selama ini Indonesia telah menjadi pusat negara asing menempatkan investasinya. Contohnya Grab yang telah berhasil berinvestasi di Indonesia dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara asalnya sendiri. Salah satu majalah terpandang di London, The Economist, meliris survei mengenai minat investasi di beberapa negara. Hasilnya, Indonesia menempati peringkat tiga di Asia untuk tujuan investasi asing setelah China dan India.
Menurut data dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), pada tahun 2019 Indonesia menempati peringkat 9 dengan point 0.32 untuk Indeks Hambatan Regulasi Investasi Asing di Asia Tenggara. Melihat data ini, mungkin pemerintah memang mau mempermudah masuknya investasi asing di negara. Walaupun belum pasti hal ini bisa berdampak besar dalam pelaksanaannya kedepan. Dikarenakan masih banyak pro-kontra sendiri di masyarakat mengenai pasal-pasal yang ada di Omnibus Law atau UU Cipta Kerja ini.

Dari pemaparan mengenai klaster perpajakan di UU Cipta Kerja ini memang memiliki beberapa perbedaan pendapat. Pemerintah sendiri berpendapat bahwa dengan adanya perubahan ini ditujukan untuk meningkatkan investasi asing untuk masuk ke negara. Tetapi di sisi lain penurunan tarif PPh bisa jadi salah penyebab berkurangnya pendapatan negara di pajak juga. Dengan adanya perbedaan pendapat ini, diharapkan pemerintah dapat memberikan hasil yang terbaik dari perumusan ulang UU Cipta Kerja nanti. Karena memang kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama dari pemerintah itu sendiri.