Ketika mendengar kata transfer pricing, mungkin banyak yang beranggapan bahwa ini adalah salah satu cara untuk menghindari pajak di suatu negara. Padahal pada kenyataannya pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Berikut sedikit ringkasan mengenai transfer pricing dalam ruang lingkup pajak internasional.

Dalam dunia perpajakan dikenal sebuah istilah yang disebut dengan tax avoidance. Kata-kata ini memiliki arti sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga skema tersebut disebut tidak melewati peraturan hukum atau legal dikarenakan tidak melewati ketentuan perpajakan. Kasus ini juga berbeda dengan adanya penggelapan pajak atau tax evasion. Dalam hal ini dilakukan suatu alur yang bisa memperkecil pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan, contohnya tidak melaporkan seluruh penjualan atau meningkatkan jumlah biaya secara fiktif.

Pertanyaannya adalah, apakah skema tax avoidance dalam transfer pricing untuk penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan yang ada dapat dibenarkan? Tentu hal ini tidak dapat dibenarkan. Maka, perlu ada solusi yang diberikan untuk mengurangi adanya upaya penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dengan skema transfer pricing, dan agar menghindari pemajakan berganda. Diperlukan hadirnya kewenangan otoritas pajak dalam melakukan koreksi atas nilai transaksi afiliasi perlu untuk dibatasi oleh suatu aturan yang dijadikan acuan secara internasional. Disebabkan oleh hal ini dibutuhkan sebuah International Tax Regime.

Dalam The Oxford Handbook of International Business dijelaskan bahwa International Regime adalah suatu hubungan fungsional dan perilaku antara pemerintah di berbagai negara yang dibentuk sebagai respon dari permasalahan di tingkat internasional mengenai suatu isu tertentu. Hubungan fungsional dan perilaku ini sebetulnya baru akan memiliki kekuatan hukum jika dilakukan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ataupun dalam peraturan yang ada di dalam negeri. Dengan mempertimbangkan adanya harmonisasi hukum antar negara, International Tax Regime ini mulai digunakan oleh berbagai negara.

Pada pelaksanaannya, International Tax Regime dipertemukan di dalam suatu model P3B. Berdasarkan tugas yang ada saat ini, di ranah global terdapat dua organisasi multinasional yang berperan dalam merumuskan International Tax Regime. Pertama adalah Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan United Nations (UN). Tugas kedua organisasi ini adalah menerbitkan dokumen model P3B yang akan digunakan sebagai rujukan oleh berbagai negara dalam merumuskan P3B dengan negara lain.

OECD memiliki peran besar dalam ranah transfer pricing dikarenakan mereka telah menerbitkan suatu dokumen yang menjabarkan mengenai Pasal 9 OECD Model atau lebih dikenal sebagai OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration. Diperlukan sebuah aturan main dalam skema transfer pricing adalah untuk menghindari pemajakan berganda terjadi, yang disebut sebagai International Tax Transfer Pricing Regime. Kehadiran aturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tax abuse dan mencegah pemajakan berganda.
Perusahaan multinasional yang melakukan skema transfer pricing dalam rangka menghindari pajak, dengan adanya International Tax Transfer Pricing Regime ini otoritas pajak memiliki wewenang untuk mencegah hal ini terjadi. Lain halnya ketika setiap otoritas pajak yang ada melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda, pemajakan berganda atas laba perusahaan multinasional bisa memungkinkan untuk terjadi.

Prinsip yang digunakan dalam International Tax Transfer Pricing Regime adalah kesetaraan antar negara, netralitas internasional, dan kesetaraan Wajib Pajak dari negara yang berbeda. Ketiga prinsip ini menjadi acuan untuk akhirnya mengharmonisasikan gerakan antar negara untuk menjalankan peran masing-masing. Menghapus prinsip ini dapat menyebabkan munculnya suatu keadaan yang tidak seimbang antar negara.

Pada dasarnya skema transfer pricing memiliki keunggulan bahwa peran ini hanya bisa digunakan oleh perusahaan multinasional dibanding dengan perusahaan independent. Perusahaan multinasional memiliki kesempatan untuk melakukan perencanaan pajak internasional (international tax planning). Oleh karena itu, diperlukan kesetaraan horizontal sebagai prinsip dasar dalam International Tax Transfer Pricing Regime.

Dapat disimpulkan bahwa transfer pricing memerlukan suatu aturan main agar terdapat sebuah perubahan besar dalam pelaksanaannya. Agar setiap perusahaan multinasional yang melakukan transaksi dapat melaksanakan kewajiban dan mendapat haknya dengan baik juga. Stigma seperti hadirnya transfer pricing untuk melakukan tax avoidance tidak dapat dibenarkan karena dalam pelaksanaannya memang berbeda. Dengan adanya aturan ini tax avoidance maupun tax evasion pun bisa untuk dihindari.

Sangat penting untuk memahami bahwa isu perpajakan bisa menjadi salah satu dari dimensi yang dapat mendorong aktivitas dalam perusahaan. Kebijakan transfer pricing seharusnya tidak serta merta diduga sebagai upaya penghindaran pajak, namun harus dilihat dari konteks yang lebih komprehensif. Transfer pricing hadir untuk menunjukkan kontribusi dari masing-masing pihak dalam grup perusahaan multinasional dengan kondisi seandainya transaksi tersebut dilakukan antar pihak independen. Manipulasi transfer pricing dapat terjadi dikarenakan adanya suatu penyimpangan atas nilai kompensasi yang harus nya diterima oleh entitas perusahaan multinasional tetapi tidak diberikan secara komprehensif.

Maka dari itu manipulasi transfer pricing harus dihindari karena dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Dengan adanya International Tax Transfer Pricing Regime diharapkan bisa menjadi langkah awal bagi para perusahaan multinasional di berbagai negara untuk menjalani kewajiban perpajakannya dengan baik. Agar setiap hak dan kewajiban masing-masing Wajib Pajak bisa dipenuhi sesuai dengan peraturan yang ada di negara nya sendiri. Peran ini bisa menjadi langkah awal perubahan untuk mendorong perilaku jujur dalam bertransaksi dan juga menguntungkan berbagai pihak yang terlibat dalam skema transfer pricing tersebut.

Leave a Comment