Secara umum, aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus disusutkan. Penyusutan aset dilakukan untuk mencerminkan hilangnya nilai aset seiring berjalannya waktu dan penggunaannya dalam kegiatan operasional. Dalam standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, ketentuan penyusutan aset tetap diatur dalam PSAK 16. Penyusutan aset yang dilakukan tiap tahun akan menjadi beban perusahaan yang mengurangi nilai aset sekaligus mengurangi laba bersih perusahaan di tahun berjalan.

Dalam perpajakan, beban penyusutan aset juga menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Namun, seringkali ada perbedaan jumlah beban penyusutan secara akuntansi dan secara fiskal (sesuai ketentuan pajak). Hal ini dikarenakan ketentuan pajak mengatur secara rigid jangka waktu masa manfaat aset. 

Sedangkan secara akuntansi, masa manfaat ditentukan oleh perusahaan berdasarkan berbagai pertimbangan, sehingga masa manfaat aset dapat berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Namun, berbeda halnya dengan ketentuan akuntansi, ketentuan pajak yang hanya mengakui 2 metode penyusutan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun.

PP 55/2023 Atur Ketentuan Penyusutan Secara Fiskal Sesuai Masa Manfaat dalam Pembukuan

Melalui PP Nomor 55 Tahun 2023, perusahaan dapat melakukan penyusutan aset berdasarkan masa manfaat yang ada dalam pembukuan secara akuntansi. Ketentuan ini khususnya berlaku untuk penyusutan aset tetap berupa bangunan permanen yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 (dua puluh) tahun, yaitu masa manfaat bangunan secara fiskal. 

Lebih lanjut, penyusutan bangunan menggunakan masa manfaat sesuai pembukuan untuk bangunan yang telah dimiliki dan digunakan sebelum tahun pajak 2022 hanya dilakukan apabila Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak paling lambat akhir tahun pajak 2022 atau paling lambat disampaikan tanggal 30 April 2024.

Bagaimana Cara Menyampaikan Permohonan Kepada Dirjen Pajak?

Sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) PMK Nomor 72 Tahun 2023, Wajib Pajak Berstatus Pusat yang memilih melakukan penyusutan sesuai masa manfaat yang sebenarnya terdapat dalam pembukuan menyampaikan pemberitahuan secara elektronik. Pemberitahuan disampaikan melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

Pemberitahuan paling sedikit memuat tentang:

• identitas Wajib Pajak;
• nama harta berwujud;
• tanggal perolehan atau selesainya pengerjaan;
• nilai perolehan;
• masa manfaat menurut Wajib Pajak; dan
• lokasi bangunan

Namun, apabila saluran elektronik tidak dapat digunakan, pemberitahuan dapat disampaikan secara tertulis melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak Berstatus Pusat terdaftar. Pemberitahuan secara tertulis ini dapat disampaikan baik secara langsung maupun melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Menghitung Beban Fiskal Penyusutan Bangunan Sesuai Masa Manfaat yang Sebenarnya

Bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan, penghitungan penyusutan bangunan permanen mulai Tahun Pajak 2022 dilakukan dengan metode garis lurus untuk sisa masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan. Adapun penyusutan dilakukan berdasarkan nilai sisa buku fiskal pada akhir Tahun Pajak 2021.

Contoh:

Pada Januari 2017, Wajib Pajak membeli sebuah gedung pabrik senilai Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penyusutan atas pengeluaran untuk perolehan gedung pabrik tersebut dimulai pada bulan Januari Tahun Pajak 2017. Wajib Pajak melakukan penyusutan fiskal dengan masa manfaat 20 (dua puluh) tahun dan tarif penyusutan sebesar 5% (lima persen) per tahun. Namun, berdasarkan pembukuan Wajib Pajak masa manfaat gedung pabrik adalah 30 (tiga puluh) tahun.

Untuk melakukan penyusutan fiskal terhadap gedung pabrik yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 (dua puluh) tahun tersebut, Wajib Pajak dapat memilih untuk menggunakan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak (30 tahun), dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Penghitungan penyusutan gedung pabrik tersebut mulai Tahun Pajak 2022 dilakukan sesuai dengan sisa masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak dengan tarif penyusutan yang dihitung berdasarkan nilai sisa buku fiskal.

Pada Desember 2022, Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan memilih untuk menghitung biaya penyusutan atas gedung pabrik tersebut sesuai masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak. Sesuai pembukuan Wajib Pajak atas gedung pabrik tersebut telah disusutkan selama 5 (lima) tahun dengan sisa masa manfaat pada awal Tahun Pajak 2022 (1 Januari 2022) adalah 25 (dua puluh lima) tahun. Penghitungan penyusutannya menjadi sebagai berikut:

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			1.000.000.000
2017	5%*	50.000.000	950.000.000
2018	5%	50.000.000	900.000.000
2019	5%	50.000.000	850.000.000
2020	5%	50.000.000	800.000.000
2021	5%	50.000.000	750.000.000***
2022	4%**	30.000.000	720.000.000
2023	4%	30.000.000	690.000.000
2024	4%	30.000.000	660.000.000
2025	4%	30.000.000	630.000.000
2026	4%	30.000.000	600.000.000
2027	4%	30.000.000	570.000.000
2028	4%	30.000.000	540.000.000
2029	4%	30.000.000	510.000.000
2030	4%	30.000.000	480.000.000
2031	4%	30.000.000	450.000.000
2032	4%	30.000.000	420.000.000
2033	4%	30.000.000	390.000.000
2034	4%	30.000.000	360.000.000
2035	4%	30.000.000	330.000.000
2036	4%	30.000.000	300.000.000
2037	4%	30.000.000	270.000.000
2038	4%	30.000.000	240.000.000
2039	4%	30.000.000	210.000.000
2040	4%	30.000.000	180.000.000
2041	4%	30.000.000	150.000.000
2042	4%	30.000.000	120.000.000
2043	4%	30.000.000	90.000.000
2044	4%	30.000.000	60.000.000
2045	4%	30.000.000	30.000.000
2046	4%	30.000.000	0

Keterangan:

• tarif penyusutan untuk bangunan permanen sesuai Pasal 11 ayat (6) UU PPh adalah sebesar 5% (lima persen) per tahun. 
• penghitungan tarif penyusutan untuk sisa masa manfaat 25 tahun sebagai berikut: Tarif penyusutan = 1/25 tahun x 100% = 4% per tahun
• dasar penyusutan mulai Tahun Pajak 2022 adalah nilai sisa buku fiskal akhir Tahun Pajak 2021.

beban-penyusutan , deductible-expenses , depresiasi , pajak-penghasilan , standar-akuntansi-keuangan