Aturan pelaksanaan terkait Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) diperbarui. Melalui pengesahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023 (PMK 80/2023), saat ini tata cara penerbitan SKP dan STP, termasuk SKP dan STP di bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diatur dalam satu PMK saja. Simplifikasi aturan tersebut dilakukan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penerbitan SKP dan STP.

PMK 80/2023 berlaku efektif sejak 24 Agustus 2023. Dengan berlakunya PMK tersebut, beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) berikut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu:

1. PMK Nomor 145/PMK.03/2012 stdd PMK Nomor 183/PMK.03/2015, yang mengatur tentang tata cara penerbitan SKP dan STP;
2. PMK Nomor 255/PMK.03/2014, yang mengatur tentang tata cara penerbitan SKP PBB; dan
3. PMK Nomor 78/PMK.03/2016, yang mengatur tentang tata cara penerbitan STP PBB.

Selain itu, beberapa pasal dalam PMK 256/PMK.03/2014 juga dicabut dan tidak berlaku lagi. Lalu, bagaimana tata cara penerbitan SKP dan STP sesuai ketentuan perpajakan terbaru?

Mengenal SKP dan STP

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Berikut adalah definisi dari masing-masing jenis SKP:

Lebih lanjut, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBB, besarnya denda administratif, dan jumlah PBB yang masih harus dibayar. 

Adapun Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Khusus untuk Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB) yaitu STP yang diatur dalam Undang-Undang PBB.

Baik SKP maupun STP di atas dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Namun demikian, Dirjen Pajak juga dapat melimpahkan kewenangan penerbitan tersebut kepada pejabat di linkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Tidak hanya bagi Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), SKP dan/atau STP juga dapat diterbitkan bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP. Hal tersebut dapat terjadi dalam dua kondisi, yaitu:

1. Wajib Pajak yang belum diberikan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah memiliki kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi.
2. Wajib Pajak yang NPWP-nya telah dihapus atau pengukuhan PKP-nya telah dicabut masih memiliki kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi setelah NPWP dihapus atau PKP dicabut.

Dalam kaitannya dengan PBB, SKP dan/atau STP dapat diterbitkan untuk tahun pajak sebelum objek PBB diberikan nomor objek pajak yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PBB apabila berdasarkan data diketahui bahwa ada kewajiban PBB yang belum dipenuhi. Selain itu, SKP PBB dan/atau STP PBB juga diterbitkan apabila setelah nomor objek pajak dihapus dan SKT PBB dicabut, diperoleh data yang menunjukkan kewajiban PBB belum dipenuhi.

Jenis Pajak yang Dapat Diterbitkan SKP dan/atau STP

Menyesuaikan ketentuan jenis pajak baru dalam Undang-Undang HPP, yaitu Pajak Karbon, PMK 80/2023 telah memberikan landasan hukum bahwa jenis Pajak Karbon juga dapat diterbitkan SKP dan/atau STP. Dengan demikian, jenis pajak yang dapat diterbitkan SKP dan/atau STP adalah sebagai berikut:

Kapan SKP dan STP diterbitkan?

Masing-Masing SKP diterbitkan dalam kondisi tertentu. Berikut adalah ringkasan alasan SKP diterbitkan:

1. SKPKB diterbitkan setelah pemeriksaan dalam hal:

• Pajak yang tidak atau kurang dibayar;
• SPT terlambat disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tetap tidak disampaikan pada waktu yang ditentukan dalam surat teguran;
• Lebih bayar PPN dan PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan atau PPN dan PPnBM tidak seharusnya dikenai tarif 0%;
• Kewajiban pembukuan atau pencatatan dan penyediaan dokumen tidak dipenuhi sehingga besarnya pajak terutang tidak dapat diketahui;
• Kepada Wajib Pajak diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan; atau
• PKP telah diberikan pengembalian Pajak Masukan (PM) atau telah mengkreditkan PM namun tidak melakukan penyerahan dan/atau ekspor.

2. SKPKBT diterbitkan setelah pemeriksaan ulang atas data baru, data yang baru terungkap (semula belum terungkap) atau dan/atau keterangan tertulis dari Wajib Pajak dalam hal:

• Data baru mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang.

3. SKPN diterbitkan setelah pemeriksaan dalam hal:

• Jumlah kredit pajak atau pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang; atau
• Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak/tidak ada pembayaran pajak.

4. SKPLB diterbitkan setelah penelitian dalam hal:

• Terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dalam permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
• Terdapat permintaan restitusi bagi turis asing.
  SKPLB tersebut dapat diterbitkan lagi apabila terdapat data baru.

SKPLB diterbitkan setelah pemeriksaan dalam hal:

• Jumlah kredit pajak atau pajak yang dibayar dalam SPT lebih besar dari jumlah pajak terutang;
• Terdapat permintaan restitusi Pasal 17B Undang-Undang KUP atas kredit pajak atau pembayaran pajak terutang yang lebih besar dari jumlah pajak terutang.

5. SKP PBB diterbitkan setelah pemeriksaan dalam hal:

• SPT Objek Pajak terlambat disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tetap tidak disampaikan pada waktu yang ditentukan dalam surat teguran; atau
• Objek pajak PBB terutang lebih besar dari jumlah PBB yang dihitung berdasarkan SPT Objek Pajak atau SPT Objek Pajak dan data penilaian lapangan.

SKP PBB diterbitkan setelah pemeriksaan ulang atas data baru dan/atau data yang baru terungkap (semula belum terungkap) dalam hal:

• Data baru mengakibatkan penambahan jumlah PBB terutang.

Lebih lanjut, berikut adalah ringkasan alasan STP diterbitkan:

1. STP dapat diterbitkan dalam hal:

• PPh dalam tahun berjalan tidak/kurang dibayar;
• Terdapat kurang bayar pajak akibat salah tulis/salah hitung;
• Terdapat sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga;
• PKP tidak/terlambat membuat faktur pajak;
• PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap;
• Terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak; atau
• Pajak tidak/atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

2. STP PBB diterbitkan dalam hal:

• Terdapat PBB yang masih harus dibayar.

Beberapa Ketentuan Penting Terkait SKP dan STP dalam PMK 80/2023

1. Secara umum, jangka waktu penerbitan SKP dan STP adalah 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Namun, terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam Pasal 20 PMK 80/2023.
2. SKP diterbitkan baik untuk masa pajak maupun untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak pada SPT Tahunan PPh atau SPT Tahunan Pajak Karbon, yang dilakukan penelitian, pemeriksaan, atau pemeriksaan ulang. Khusus untuk PBB, SKP PBB diterbitkan untuk tahun pajak, yaitu jangka waktu 1 tahun takwim atas PBB, yang dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan ulang.
3. STP diterbitkan baik untuk masa pajak maupun bagian tahun pajak atau tahun pajak pada SPT Tahunan PPh atau SPT Tahunan Pajak Karbon, yang dilakukan penelitian, pemeriksaan, atau pemeriksaan ulang. Khusus untuk STP atas sanksi administratif dapat diterbitkan untuk beberapa masa pajak.
4. Bagi Wajib Pajak yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat dalam pembukuannya, SKP dan STP juga diterbitkan dengan satuan mata uang dolar Amerika Serikat.
5. Lebih lanjut, SKP dan SKP PBB diterbitkan dengan dasar nota penghitungan yang dibuat berdasarkan laporan hasil penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang. Sejalan dengan hal tersebut, STP diterbitkan dengan dasar nota penghitungan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian data administrasi perpajakan/pemeriksaan/pemeriksaan ulang.
6. SKP dan STP yang telah diterbitkan akan disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung, secara elektronik, atau melalui pos/ekspedisi/kurir. Tata cara penyampaian SKP dan STP tidak diatur secara rinci dalam PMK 80/2023. Dengan demikian, penyampaian SKP dan STP mengacu pada PMK yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik.

pajak-karbon , skp , skpkb , skpkbt , skplb , skplb , skpn , stp , undangundang-hpp