SURABAYA - Kinerja perpajakan Indonesia pada semester I tahun 2022 menunjukan hasil yang sangat baik. Total penerimaan pajak mencapai Rp868,3 triliun atau 58,5% dari target penerimaan pajak tahun 2022. Sumbangsih Pajak Penghasilan (PPh) sebagai kontributor terbesar dalam penerimaan pajak ini. 

Baca juga: Subsidi BBM Tekan APBN

Realisasi PPh tercatat sebesar Rp562,6 triliun atau tumbuh 72,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Pada sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga menunjukan capaian positif. Hal ini juga menjadi capaian realisasi semester I tertinggi dalam lima tahun terakhir. PPN dan PPnBM sebagai kontributor penerimaan pajak terbesar kedua setelah PPh dengan capaian realisasi sebesar Rp300,9 triliun atau 47,1% dari target penerimaan pajak tahun 2022. 

Baca juga: Dukungan APBN untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji

Selain PPh, PPN dan PPnBM, sektor pajak lainnya seperti PBB dan Pajak lainnya turut menyumbangkan kinerja positif sepanjang semester I tahun 2022. Salah satu contoh penerimaan pajak lainnya yaitu dari bea meterai. 

Ada 6 faktor yang mempengaruhi kinerja penerimaan pajak semester I tahun 2022, yaitu implementasi kebijakan program pengungkapan sukarela, tren kenaikan dan bertahannya harga komoditas Indonesia pada tingkat harga yang tinggi, tumbuhnya usaha di sektor jasa yang sejalan dengan kebijakan pelonggaran mobilitas dan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, penyesuaian tarif PPN sesuai dengan UU HPP, kinerja ekonomi Indonesia yang terus membaik dan memberikan dampak positif pada sektor usaha dan orang pribadi baik usahawan maupun karyawan, dan aktivitas ekonomi Indonesia yang semakin kuat sehingga mendorong tingkat produksi dan konsumsi domestik. 

Baca juga: Ada PPN dibalik “Perjalanan Wisata” Pelaksanaan Ibadah Haji & Umrah

Dukungan masyarakat sangat berarti dalam pencapaian kinerja ini, DJP berterima kasih kepada seluruh masyarakat atas kontribusinya kepada bangsa dan negara Indonesia melalui pajak.  

djp , pph , ppnbm , tarif-ppn , undangundang-hpp