Hal ini disampaikan saat menghadiri pengukuhan pengurus dewan pimpinan nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) masa bakti 2023-2028 di Grand Ballroom Hotel Kempinski pada (31/07/23).
Hilirisasi memberikan banyak dampak positif bagi negara mulai urusan pendapatan ekonomi hingga berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja.
Dilansir dari ekonomi bisnis.com Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa negara mendapatkan setoran pajak dari hasil hilirisasi nikel dengan jumlah yang besar.
Pada 2015 nilai ekspor barang mentah yang berasal dari nikel mencapai Rp31 triliun. Kini nilai ekspor nikel sudah mencapai Rp510 triliun. Negara pasti akan memungut PPN, PPh, royalti, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pertumbuhan hasil ekspor tersebut.
“Negara pasti akan pungut pajak. Dari angka Rp31 triliun, kemudian lompat jadi Rp510 triliun itu juga dipungut PPN, PPh, royalti, PNBP, segede mana negara akan dapat,” ungkapnya.
Pertumbuhan data tersebut belum termasuk dengan hasil yang tengah berkembang di Morowali, Sulawesi Tengah.
“Saya sebetulnya mau membuka di Morowali, itu negara dapat berapa, tapi ini rahasia dari Dirjen Pajak. Tapi besar sekali saya kaget juga dapat angkanya," jelas Presiden Joko Widodo.
Di sisi lain, hilirisasi juga berdampak pada pembukaan lapangan kerja. Sebelum hilirisasi, serapan tenaga kerja di Sulawesi Tenggara hanya 1.800 pekerja, namun setelah adanya hilirisasi mencapai 71.500 pekerja. Kemudian di Maluku Utara, sebelum hilirisasi hanya 500 pekerja, tetapi saat ini meningkat menjadi 46.500 pekerja.
Jokowi ingin kebijakan hilirisasi terus dilanjutkan. Tidak hanya untuk nikel namun juga komoditas lainnya, sehingga daerah lain juga bisa mendapatkan keuntungan.
pajak-nikel
