SURABAYA - Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan besar dari Asian Development Bank (ADB) untuk mempercepat modernisasi sistem perpajakan. ADB menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai $500 juta yang akan digunakan untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, memperluas keadilan, dan memperkuat ketahanan fiskal. Tujuannya adalah agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai layanan publik dan pembangunan jangka panjang.

Baca juga: DJP Bersinergi dengan Ditjen Minerba dan SKK Migas Perkuat Pengawasan Pajak

Bagian dari Program Mobilisasi Sumber Daya Domestik

Dukungan ini merupakan tahap pertama dari tiga subprogram dalam Mobilisasi Sumber Daya Domestik atau Domestic Resource Mobilization (DRM) Program ADB untuk Indonesia. Program ini difokuskan pada 3 bidang reformasi utama, yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi administrasi pajak;
2. Memperkuat kerja sama pajak internasional; dan
3. Mengembangkan kebijakan pajak yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

ADB memperkirakan, reformasi tahap pertama ini akan meningkatkan rasio pajak terhadap PDB sebesar 1,28 poin persentase pada 2030, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Rancang Strategi APBN 2026, Bahas Reformasi Pajak dan Sistem Coretax

Coretax Jadi Andalan Modernisasi Pajak

Salah satu fokus utama program ini adalah pengoperasian Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Harapannya, Coretax dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merampingkan proses administrasi, meningkatkan layanan, memperbaiki akurasi data, serta mendeteksi dan menangani ketidakpatuhan pajak secara lebih efektif.

Program ADB juga mendukung komitmen Indonesia dalam OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Dikutip dari adb.org, Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga, menyampaikan bahwa modernisasi administrasi pajak melalui digitalisasi dan kerja sama internasional akan memperkuat kemampuan Indonesia dalam membiayai prioritas pembangunan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.

Baca juga: Sri Mulyani dan Menkeu Jerman Diskusikan Perdagangan Hingga OECD

Sebagai informasi, Asian Development Bank (ADB) adalah bank pembangunan multilateral yang berdiri pada 1966 dan beranggotakan 69 negara, 50 di antaranya berasal dari kawasan Asia dan Pasifik. ADB fokus mendorong pertumbuhan inklusif, tangguh, dan berkelanjutan melalui pembiayaan inovatif, kemitraan strategis, serta dukungan teknis untuk negara anggotanya.

coretax , djp , kebijakan-pemerintah , kementerian-keuangan