SURABAYA - Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI resmi menyepakati postur sementara RAPBN 2026 dalam rapat kerja Kamis (4/9). Rapat kerja yang turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy tersebut menandai penyesuaian target Pendapatan Negara yang naik Rp5,9 triliun menjadi Rp3.153,6 triliun.

Baca juga: Menteri Keuangan Tegaskan Tidak Ada Kenaikan Tarif Pajak di 2026

Tambahan pendapatan tersebut bersumber dari dua sektor utama, yakni kepabeanan dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kepabeanan dan Cukai naik Rp1,7 triliun menjadi total Rp336 triliun, sedangkan PNBP dari Kementerian/Lembaga: naik Rp4,2 triliun menjadi total Rp459,2 triliun. Kedua sektor ini menjadi motor penggerak kenaikan pendapatan negara tahun depan.

Baca juga: Tren Positif Pajak Digital 2025: Penerimaan Tembus Rp40 Triliun

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa tambahan pendapatan itu dialokasikan sebagai cadangan anggaran:

• Rp5,2 triliun untuk belanja negara,
• Rp0,7 triliun untuk pendidikan.

Menurutnya, penggunaan cadangan akan diarahkan pada program prioritas presiden, fungsi yang belum mendapat alokasi, serta program yang berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Target Pajak 2026 Tembus Rp2.357 Triliun, Ini Strategi Fiskal Kemenkeu

Selain pendapatan, rapat juga menyepakati asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2026. Beberapa indikator utama yang menjadi acuan antara lain:

• Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,4% dengan inflasi 2,5%.
• Nilai tukar rupiah diproyeksikan Rp16.500/US$.
• Suku bunga SBN 10 tahun dipatok 6,9%.
• Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan US$70 per barel.
• Target lifting migas ditetapkan 1,594 juta barel setara minyak per hari, terdiri dari 610 ribu barel minyak dan 984 ribu barel gas.

Baca juga: Pemerintah Rancang Strategi APBN 2026, Bahas Reformasi Pajak dan Sistem Coretax

Adapun dari sisi pembangunan, pemerintah bersama DPR menetapkan beberapa sasaran, di antaranya:

• Tingkat pengangguran terbuka: 4,44%–4,96%.
• Angka kemiskinan: 6,5%–7,5%.
• Kemiskinan ekstrem: 0%–0,5%.
• Rasio gini: 0,377–0,380.
• Indeks Modal Manusia: 0,57.
• Indeks Kesejahteraan Petani: 0,7731.
• Proporsi penciptaan lapangan kerja: 37,95%.
• GNI per kapita: US$5.520.

apbn , apbn , kebijakan-pemerintah , menteri-keuangan , pajak-penghasilan , pnbp , ppn