SURABAYA - Kementrian Keuangan RI mengadakan konferensi Pers APBN KITA (Kinerja dan Fakta) edisi  pertama pada 22/02/22 yang disiarkan melalui kanal Youtobe Ministry of Finance Republic of Indonesia. Menurut Menteri  Keuangan RI  APBN Negara telah mendorong pemulihan ekonomi yang terus berlanjut meski ditengah ketidakpastian dan resiko varian yang harus terus diwaspadai. Pembahasan dalam konferensi ini meliputi pembiayaan serta penerimaan APBN periode Januari 2022. Kinerja penerimaan pajak Januari di topang oleh pemulihan ekonomi yang terlihat dari baiknya PMI, harga komoditas, dan ekspor – impor.

Cerita terkait pemulihan ekonomi masih berlanjut dan cukup kuat. Pada bulan Januari 2022 pajak telah menyetorkan Rp109,1 T, “Ini suatu prestasi yang sangat baik” Ujar Sri Mulyani. Dari PPh Non Migas telah di raih pendapatan sebesar 56,70% atau setara dengan Rp61,14 T penerimaan ini cukup tinggi dibandingkan tahun Januari tahun lalu yang mengalami kontraksi sebesar -15,75%. Bisa di argumentasikan bahwa  Januari tahun lalu basisnya rendah dan pertumbuhan atas PPh non migas dijelaskan dari low based effect nya. Kenaikan 56,7% menjelaskan adanya kenaikan aktifitas ekonomi yang sangat kuat yang menggambarkan momentum pemulihan ekonomi.

PPN dan PPnBM juga menggambarkan pemulihan ekonomi yang cukup tinggi sebesar  45,86% atau terkumpul 38,42 T dibandingkan tahun lalu mengalami kontraksi -14,88% . 

Sedangkan pada PBB mengalami koreksi sebesar -20,56% dan PPh Migas yang memang Migasnnya melonjak naik terkumpul 8,95T melonjak tinggi dibandingkan Januari tahun sebelumnya yang hanya 2,35T. Lonjakan migas kita tahun 2022 mencapai 281,23%. 

Jadi kelihatan disini bahwa penerimaan pajak sangat kuat pada bulan januari. Total penerimaan mencapai 109,1 T atau tumbuh mendekati 60%. Untuk non migas 100,16 T naik dari tahun lalu yang hanya 66,11%. 

“Kenaikan seperti ini perlu kita syukuri namun juga perlu kita waspadai, karena kenaikan seperti ini tidak terus menerus berlangsung” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani  

Kedepannya meskipun akan mengalami normalisasi pertumbuhan, penerimaan pajak diharapan akan melanjutkan perbaikan sejalan dengan pemulihan ekonomi. Penerimaan tahun 2022 dan selanjutkan juga akan didukung oleh implementasi UU HPP yang mendorong peningkatan  kepatuhan dan keadilan serta perluasan basis penerimaan pajak yang lebih sustainable.