Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)



Pasal 
Deskripsi
1Definisi
2
NPWP dan PKP
2AMasa Pajak
3Surat Pemberitahuan Pajak
4Kewajiban Menyampaikan SPT dengan Benar
5Kewenangan Direktur Jenderal Pajak (DJP) untuk Menentukan Tempat Lain Penyampaian SPT 

Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak
7Sanksi Denda atas Keterlambatan SPT
8Pembetulan SPT
9Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak
10Penggunaan SSP untuk Membayar Pajak
11Kelebihan Pembayaran Pajak serta Tata Cara Penghitungan dan Pengembaliannya
12Pembayaran Pajak Terutang
13Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
13ASanksi atas Kealpaan Pertama Kali Penyampaian SPT
14Penerbitan Surat Tagihan Pajak oleh DJP
15Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
16 Surat Permohonan Pembetulan Pajak oleh DJP
17Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
17ASurat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
17BJangka Waktu Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
17CPenelitian atas Permohonan Pengembalian Lebih Bayar dari Wajib Pajak yang Memenuhi Kriteria Tertentu
17DPenelitian atas Permohonan Pengembalian Lebih Bayar dari Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu
17EPengembalian PPN bagi Subjek Pajak Luar Negeri atas Barang Kena Pajak yang Tidak Dikonsumsi di Dalam Negeri
18Surat Tagihan, Surat Ketetapan, Surat Keputusan dan Putusan Banding Merupakan Dasar Penagihan Pajak
19Sanksi Bunga Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar
20Surat Paksa
20AKewenangan Kerja Sama Pelaksanaan Bantuan Penagihan Pajak
21Hak Mendahulu untuk Utang Pajak
22Daluwarsa Penagihan Pajak
23Gugatan kepada Badan Peradilan Pajak
24Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang
25Keberatan
26Jangka Waktu Pemberian Keputusan DJP atas Keberatan
26ATata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
27Permohonan Banding atas Surat Keputusan Keberatan
27AImbalan Bunga Kelebihan Pembayaran Pajak atas Sengketa yang Dikabulkan
27BKriteria Imbalan Bunga Terhadap Kelebihan Pembayaran Pajak
27CSurat Keputusan atas Persetujuan Besama
28Kewajiban Pembukuan
29Pemeriksaan
29APemeriksaan Kantor bagi Wajib Pajak Go Public
30Wewenang DJP atas Penyegelan Ruang atau Tempat Wajib Pajak
31Tata Cara Pemeriksaan
32Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diwakilkan
32APenunjukan Pihak Lain Sebagai Pihak yang Melakukan Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran dan/atau Pelaporan
33Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran Pajak Pembeli BKP atau Penerima JKP
34Perlindungan dan Kerahasiaan Informasi Wajib Pajak
35Kewajiban Pihak Ketiga yang Mempunyai Hubungan dengan Wajib Pajak untuk Memberikan Keterangan atau Bukti
35AKewajiban Pemberian Informasi bagi Setiap Instansi Pemerintah , Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain Sehubungan dengan Perpajakan
36Kewenangan DJP atas Permohonan Wajib Pajak
36A
Sanksi atas Kelalaian Pegawai Pajak
36B
Kode Etik DJP
36CKomite Pengawas Perpajakan
36D
Pemberian Insentif Kepada DJP atas Pencapaian Kinerja Tertentu
37Perubahan Besarnya Imbalan Bunga dan Sanksi Administrasi sesuai Peraturan Pemerintah
37APengurangan dan Penghapusan Sanksi bagi Wajib Pajak
38Sanksi atas Kealpaan Menyampaikan Surat Pemberitahuan
39Sanksi Pidana dan Denda bagi Orang yang Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan yang Dapat Menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara
39ASanksi Pidana dan Denda bagi Orang yang Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan yang Tidak Benar Berkaitan dengan Faktur Pajak
40Daluwarsa Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
41Sanksi Pidana dan Denda Bagi Pejabat yang Tidak Memenuhi Kewajiban Untuk Merahasiakan
41ASanksi Pidana dan Denda Bagi Orang yang Tidak Memberikan Bukti atau Keterangan
41BSanksi Pidana dan Denda Bagi Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan
41CSanksi Pidana dan Denda Bagi Instansi Pemerintah, Lembaga dan Asosiasi yang dengan Sengaja Tidak Memenuhi Kewajiban Memberikan Informasi
42Tindak Pidana Sebagai Pelanggaran dan Kejahatan
43Sanksi Pidana dan Denda bagi Wakil, Kuasa, Pegawai Wajib Pajak atau Pihak Lain sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
43APenyidikan dan Pemeriksaan Bukti Permulaan
44Wewenang Penyidik
44AHal-hal yang Mengakibatkan Penghentian Penyidikan
44BJangka Waktu Penghentian Penyidikan
44CKetentuan Pidana Denda, Pidana Kurungan, Penyitaan, Pelelangan
44DKonsekuensi Ketidakhadiran Terdakwa Saat Persidangan
44EPendelegasian Kewenangan dalam Peraturan Menteri Keuangan
45Ketentuan Peralihan
46Pemberlakuan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
47Pengenaan Pajak Terhadap Penghasilan Kena Pajak Bidang Penambangan Minyak dan Gas Bumi Sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil
47APemberlakuan Ketentuan atas Hak dan Kewajiban Perpajakan
48Ketentuan Penutup
49Pemberlakuan Ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan Lainnya
50Pemberlakuan Undang-Undang


MUC Consulting
Kantor Surabaya
  • Gedung Graha Pena Lt 15
  • Jalan Ahmad Yani 88 Surabaya
  • Email : sby@mucglobal.com
  • Telepon : +6231-8284256 / +6231-8202180

Pengakuan Global
Global Recognition | Word Tax Global Recognition | Word TP
Media Sosial
© 2023 All Rights Reserved


Whatsapp