SURABAYA - Pemerintah kembali memberikan keringanan pajak. Kali ini, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) berlaku atas penyerahan kuda batalyon kavaleri beserta perlengkapan pendukungnya untuk Kementerian Pertahanan (Kementan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2025, yang ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 25 Agustus 2025 dan resmi berlaku sejak 1 September 2025.

Baca juga: Pemerintah Tanggung PPN untuk Ransum dan Alkes Operasi Militer

PPN Ditanggung 100% Hingga Akhir Tahun

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa PPN terutang atas penyerahan kuda dan perlengkapan kavaleri ditanggung penuh oleh pemerintah (100%), khusus untuk periode 1 September 2025 hingga 31 Desember 2025. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan negara terhadap kesiapan alat pertahanan non-konvensional berupa kuda.

Baca juga: Pemerintah Perpanjang Insentif PPN DTP, Pembelian Rumah Rp2 Miliar Tak Kena Pajak

43 Perlengkapan Kuda Kavaleri Ditanggung Negara

Menariknya, bukan hanya hewan kuda yang mendapat fasilitas ini. Pemerintah juga menanggung PPN atas 43 jenis perlengkapan pendukung kuda batalyon kavaleri, mulai dari kebutuhan upacara, peralatan tunggang, hingga suplemen dan kandang portable.

Berikut daftar lengkap perlengkapan yang masuk dalam fasilitas PPN DTP:

1. Pelana Upacara
2. Tali Kekang Kuda Upacara
3. Sepatu Tunggang Upacara
4. Selabrak Upacara
5. Selabrak Harian
6. Karet Perut
7. Sanggurdi Logam
8. Tapal Kuda
9. Cambuk Panjang
10. Cambuk Pendek
11. Tali Sanggurdi
12. Amben
13. Martinggal
14. Brongsong Tunggang
15. Tali Lasso Nilon
16. Tali Lasso Gerigi
17. Kendali Logam
18. Brongsong Mandi
19. Tali Penuntun
20. Spoor Lengkap
21. Kerok/Roskam
22. Sikat Kuku
23. Kain Lap Flanel
24. Gunting Suri
25. Sisir Logam
26. Cungkil Kuku
27. Paku Lapel Logam
28. Tali Longsel Nilon
29. Bak Makan
30. Bak Minum
31. Tas Perlengkapan
32. Sepatu Kuda Khusus
33. Boat Depan Belakang
34. Pelindung Kuku Kuda
35. Jubah Kuda untuk Upacara
36. Tutup Kepala Kuda
37. Segitiga Dada Kuda
38. Kantong Kotoran Kuda
39. Perlengkapan Pelatihan Upacara
40. Seragam Upacara Penunggang
41. Suplemen Khusus
42. Obat Kuda
43. Kandang Kavaleri Kuda Portable

Daftar lengkap ini tercantum dalam lampiran PMK Nomor 61 Tahun 2025.

Baca juga: Mulai 29 Agustus, Aturan Baru Impor Barang Bekas dan Limbah Non B3 Resmi Berlaku

Kewajiban PKP Penjual: Faktur Pajak dan Laporan Realisasi

Meski pajak ditanggung negara, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan kuda dan perlengkapannya tetap wajib memenuhi kewajiban administrasi, yakni:

• Membuat Faktur Pajak dengan keterangan:
  • “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR … TAHUN 2025”
• Melaporkan realisasi PPN DTP melalui SPT Masa PPN.

Baca juga: DJP Bersinergi dengan Ditjen Minerba dan SKK Migas Perkuat Pengawasan Pajak

Bagaimana Aturan Umum PPN atas Penyerahan Hewan?

Secara umum, hewan tidak termasuk dalam daftar bukan objek PPN (negative list). Artinya, pada dasarnya penyerahan hewan merupakan objek PPN dan dapat dikenakan pajak.

Namun, pemerintah juga memberikan pengecualian dan fasilitas di sektor tertentu. Misalnya, PP 49 Tahun 2022 mengatur bahwa penyerahan atau impor beberapa jenis ternak, bibit, benih, serta pakan ternak/ikan dibebaskan dari PPN. Contohnya:

• Ternak yang kriterianya ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan Kementerian Pertanian.
• Bibit dan/atau benih dari hasil pertanian, peternakan, kehutanan, atau perikanan.
• Pakan ternak (tidak termasuk pakan hewan kesayangan).
• Pakan ikan yang memenuhi persyaratan teknis.
• Bahan baku pakan ternak dan pakan ikan utama.

Artinya, penyerahan hewan seperti kuda dapat dikenakan PPN, kecuali mendapat fasilitas khusus seperti yang diatur dalam PMK Nomor 61 Tahun 2025 berupa PPN Ditanggung Pemerintah.

faktur-pajak , kebijakan-pemerintah , kebijakan-perpajakan-2025 , objek-ppn , ppn , ppn-dtp , spt-masa-ppn