SURABAYA - Pemerintah mencatat realisasi belanja negara sepanjang 2025 mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3% dari pagu APBN. Capaian tersebut menunjukkan belanja negara dijalankan secara responsif dan antisipatif untuk mendukung program prioritas sekaligus melindungi masyarakat.

Dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Januari 2026, Suahasil Nazara menegaskan bahwa kebijakan belanja negara diarahkan agar APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan fiskal, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca juga: Penerimaan Pajak Topang APBN 2025, Defisit Tetap Terkendali di 2,92% PDB

“Belanja negara kita arahkan untuk mendukung program-program prioritas dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian, APBN dapat bekerja secara optimal dan manfaatnya dapat dirasakan langsung,” ujar Suahasil.

Berdasarkan paparan Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara meningkat secara bertahap sepanjang tahun. Pada kuartal I 2025, belanja tercatat sebesar Rp620,27 triliun atau 17,1% dari pagu. Realisasi kemudian meningkat menjadi Rp1.407,1 triliun pada kuartal II, Rp2.234,8 triliun pada kuartal III, hingga mencapai Rp3.451,4 triliun pada kuartal IV.

Baca juga: Dana Desa Tak Lagi Sama, Ini Ketentuan Baru di UU APBN 2026

Belanja tersebut digunakan antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur negara, penyaluran berbagai paket stimulus ekonomi, serta pembiayaan program-program yang bersifat perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Suahasil menekankan bahwa pengelolaan belanja dilakukan dengan tetap menjaga akuntabilitas dan ketepatan sasaran.

“Setiap rupiah belanja negara harus memberikan nilai tambah. Karena itu, pemerintah memastikan pelaksanaan belanja tetap disiplin, terukur, dan fokus pada kebutuhan yang paling mendesak,” katanya.

Baca juga: Tak Hanya WP Terdaftar, SP2DK Kini Bisa Dikirim ke Wajib Pajak yang Belum Punya NPWP

Anggaran MBG Terealisasi Rp51,5 Triliun, Manfaat Langsung Capai Rp43,3 Triliun

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Thomas memaparkan perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas pemerintah yang didukung oleh APBN.

Thomas menyampaikan bahwa hingga 31 Desember 2025, realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp51,5 triliun atau 72,5% dari pagu APBN.

“Dari realisasi anggaran MBG sebesar Rp51,5 triliun, manfaat yang langsung diterima masyarakat mencapai Rp43,3 triliun,” ujar Thomas.

Baca juga: PPh 21 Pekerja Padat Karya Ditanggung Pemerintah, Berlaku Sepanjang 2026

Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil dan menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia.

Program MBG tercatat telah menjangkau 56,13 juta penerima manfaat yang tersebar di 38 provinsi. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta menyerap 789.319 tenaga kerja, sehingga turut memberikan dampak ekonomi di tingkat daerah.

Baca juga: Simak Contoh Penghitungan PPh 21 yang Ditanggung Pemerintah

“Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal melalui keterlibatan pelaku usaha dan tenaga kerja,” kata Thomas.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa belanja negara melalui program MBG telah memberikan manfaat langsung dan terukur bagi masyarakat.

Baca juga: Penguatan Stimulus Ekonomi Nasional 2026, Pemerintah Lakukan Harmonisasi Aturan Pajak

APBN Didorong Beri Dampak Nyata

Pemerintah menegaskan bahwa realisasi belanja negara dan pelaksanaan program MBG merupakan bagian dari upaya memastikan APBN bekerja secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui pengelolaan belanja yang responsif dan terarah, pemerintah berharap APBN dapat terus menjadi instrumen utama dalam mendukung program prioritas serta menjaga kesejahteraan masyarakat.

apbn , apbn , apbn-2026 , apbn-kita , program-mbg , wakil-menteri-keuangan